Cari Angin

Minggu, 27 April 2008

Terhormat

Putu Setia

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menggeledah ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Al-Amin Nur Nasution. Komisi memberi tahu pimpinan Dewan, ya, berbasa-basi supaya tidak tegang, meskipun menurut undang-undang itu tak perlu. Toh izin menggeledah sudah ada dari pengadilan. Eh, pimpinan Dewan mencegah, juga dengan menyebut berdasarkan undang-undang. Untuk sementara ruang kerja Al-Amin masih aman. Artinya, belum diketahui apa isi laci mejanya, apa masih ada dolar, entahlah.

Agak mirip meskipun tidak sama. Mahkamah Agung menolak auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang akan mengaudit uang perkara yang masuk di Mahkamah. Alasan untuk menolak juga berdasarkan undang-undang, sementara kengototan Badan mengaudit juga berdasarkan undang-undang. Untuk sementara, uang perkara di Mahkamah yang dititipkan oleh pencari keadilan aman adanya. Artinya, di mana uang itu ditaruh, berapa bunganya, siapa mengambil bunganya, tak bocor ke publik.

Begitulah perilaku orang-orang terhormat. Atas nama undang-undang, apa pun bisa dilakukannya. Anggota Dewan bisa bersumpah, mereka sangat setuju korupsi diberantas. Tetapi, begitu dugaan korupsi menimpa anggotanya, mereka bilang jangan digeledah. Dalihnya pun aneh, misalnya, bagaimana kalau ada rahasia negara yang bocor. Sebuah dalih yang membuat rakyat tertawa. Apa perlunya anggota Dewan menyimpan rahasia negara? Mungkin maksudnya ”rahasia keluarga”, siapa tahu ada surat cinta di sana, atau kondom.

Ketua Mahkamah beserta para hakim agung selalu pula menyebutkan, negara ini harus bersih dari segala penyelewengan. Bukan saja penyelewengan hukum, tapi juga penyelewengan administrasi dan keuangan. Namun, kenapa auditor tak boleh memeriksa uang perkara yang berjubel di sini?

Untuk kedua kasus ini, karena mereka adalah orang-orang terhormat dan terpelajar, komisi dan auditor perlu bergerak dengan cara orang bodoh. Kalau memakai cara orang pinter, sampai kapan pun Komisi tak bisa menggeledah ruang kerja Al-Amin, dan auditor tak bisa mengaudit Mahkamah. Undang-undang akan diadu, akan diuji materi, ada somasi, ada praperadilan, bikin peraturan pemerintah lagi, dan berliku-liku. Pada saat itu ruang kerja dan administrasi keuangan sudah bisa dipermak.

Orang bodoh berpikir polos. Pertanyaan: kenapa ruang kerja Al-Amin tak boleh digeledah? Jawaban: karena di sana tersimpan bukti aliran dana dari Bintan.

Pertanyaan: kenapa uang perkara di Mahkamah tak boleh diaudit? Anak kecil pun bisa menjawab (anak kecil kan biasa dianggap bodoh): karena uang ini lebih banyak dipakai bukan untuk kepentingan perkara. Jadi, gebrak saja ruang kerja Al-Amin, rakyat pasti senang. Kalau rakyat senang, mestinya wakil rakyat ikut senang. Kalau auditor tak bisa mengaudit paksa, ya, Badan Pemeriksa Keuangan tinggal menyatakan: disclaimer untuk Mahkamah Agung.

Tak ada pelajaran apa pun yang bisa mempercerdas rakyat dari kedua kasus ini. Hukum tak pandang bulu ternyata hanyalah untuk pencuri ayam, penyolong kambing, dan kasus kriminal yang obyeknya memang berbulu. Begitu menyangkut anggota Dewan, hukum itu terkena pasal: ada bulunya atau tidak. Lebih sial lagi jika bicara masalah keadilan. Di benteng terakhir tempat keadilan, tak ditemukan apa pun soal adil. Yang ada hanyalah makmur untuk sang penjaga benteng. Kalau benteng terakhir sudah begini, bayangkanlah penjaga keadilan di bawahnya.

Mungkin benar, kita terlalu banyak punya orang pinter sehingga keadaan karut-marut. Saatnya kita cari orang bodoh, tapi bijaksana dan lebih terhormat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: